BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini bertujuan untuk memastikan optimalisasi belanja negara sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Agar pelaksanaan efisiensi ini berjalan efektif dan tidak berdampak negatif terhadap layanan publik, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) turut mengawal prosesnya. Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, Felix Joni Darjoko, menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan BPKP bertujuan untuk memastikan efisiensi dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Fokus utama kami adalah bagaimana setiap belanja pemerintah dapat memberikan manfaat maksimal. Jika ada anggaran sebesar 100, manfaatnya harus bisa mencapai 1000 atau lebih, bukan sebaliknya,” ujarnya pada Kamis (20/2/2025).
BPKP Kaltim akan melakukan supervisi terhadap perencanaan penganggaran dan pelaporan kegiatan tahun 2025 di Kota Balikpapan. Felix menegaskan bahwa pengawalan ini dilakukan agar proses perencanaan berjalan optimal dan dapat mengantisipasi potensi permasalahan di kemudian hari.
“Sesuai dengan Inpres tentang efisiensi anggaran, kami dari BPKP Kaltim akan menyisir dampak dari kebijakan ini. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan adanya pengurangan cakupan layanan akibat efisiensi anggaran,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa prinsip efisiensi bukan sekadar pemangkasan anggaran, tetapi memastikan bahwa setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Balikpapan, Muhaimin, menjelaskan bahwa supervisi yang dilakukan BPKP berbeda dengan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika BPK melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran setelah kegiatan terlaksana, maka BPKP lebih fokus pada pengawasan sejak tahap awal perencanaan.
“Dari supervisi ini, kami harap tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2025. Dengan begitu, setiap program bisa berjalan lebih efektif, efisien, dan tetap sesuai regulasi,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa supervisi ini mencakup rasionalisasi anggaran di beberapa sektor, seperti pengurangan anggaran perjalanan dinas, presensi pegawai, honorarium tenaga kontrak (HTK), konsumsi dalam acara, serta kegiatan seremonial yang tidak mendesak.
“Kami juga mulai menerapkan sistem perencanaan berbasis aplikasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran,” tambahnya.
Meski efisiensi menjadi prioritas, Muhaimin menegaskan bahwa hal ini tidak boleh sampai mengurangi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat.
“Jangan sampai kebijakan efisiensi justru mengurangi manfaat bagi masyarakat. Jika ada dampak yang kurang menguntungkan di lapangan, maka harus segera diinformasikan agar dapat dicari solusi terbaik,” tutupnya.
Ms/red
