Jakarta, KAWAL NUSANTARA – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, meminta kepala daerah untuk serius dan cepat dalam menangani kasus tuberkulosis (TBC) dan polio. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang juga membahas Penanggulangan TBC dan Polio di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (8/7/2024).
Tomsi menegaskan bahwa keterlibatan kepala daerah sangat penting untuk mengatasi masalah ini. “Teman-teman kepala daerah diharapkan untuk serius menangani masalah ini,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, baru 47 dari 514 kepala daerah yang menandatangani Surat Keputusan (SK) tentang Penanganan TBC dan Polio. Padahal, SK tersebut penting untuk mendukung upaya penanganan yang lebih efektif.
Tomsi juga menekankan perlunya percepatan vaksinasi polio di Papua, mengingat tantangan geografis dan transportasi yang ada. Ia menyarankan kerjasama antara tokoh masyarakat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta TNI dan Polri untuk mempermudah proses vaksinasi yang menggunakan metode vaksin tetes.
Selain itu, Tomsi menggarisbawahi pentingnya pemutakhiran stok obat TBC dan polio di berbagai daerah. “Kalau kita tidak melakukan pengkinian data, orang akan bertanya-tanya apakah obatnya digunakan dengan benar atau tidak,” jelasnya.
Ia berharap kepala daerah dan Dinas Kesehatan setempat dapat terus meningkatkan kinerja dalam penanganan TBC dan polio. “Kepala daerah dan teman-teman Dinas Kesehatan, tolong kita berusaha sekeras-kerasnya,” ujar Tomsi.
Tomsi menyampaikan harapan agar dalam waktu dekat terdapat perubahan signifikan dalam penanganan kasus TBC dan polio di Indonesia.
Kris/Red
Puspen Kemendagri
