BALIKPAPAN – Dalam upaya memperkuat pengawasan Pilkada 2024, Bawaslu Kota Balikpapan mengadakan diskusi pengawasan partisipatif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Grand Jatra Hotel Balikpapan pada Rabu (25/9/2024), dan dihadiri oleh perwakilan forum warga, akademisi, organisasi masyarakat, serta masyarakat umum.
Dengan tema “Meningkatkan Kualitas Pengawasan Pilkada Melalui Forum Warga,” acara ini bertujuan untuk memperluas peran serta masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan Pilkada. Koordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Bawaslu Balikpapan, Dedi Irawan, menekankan bahwa keterlibatan aktif warga akan membantu mempersempit peluang terjadinya pelanggaran Pilkada.
“Kami telah mengadakan sosialisasi kepada berbagai kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa, organisasi masyarakat, dan RT di seluruh Balikpapan, agar mereka memahami peran penting dalam pengawasan Pilkada,” jelas Dedi.
Forum warga yang dibentuk di tingkat RT menjadi ujung tombak dalam pemahaman mengenai pengawasan Pilkada, termasuk dalam hal pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik, hingga proses pemungutan suara.
Dalam diskusi tersebut, Bawaslu juga memaparkan potensi kerawanan yang dapat terjadi, seperti ketidaknetralan ASN dan politik uang. Dedi berharap masyarakat dapat berani melaporkan dugaan pelanggaran yang ditemukan di lingkungan mereka.
“Peran masyarakat sangat penting dalam menjaga integritas Pilkada, terutama dalam mencegah praktik politik uang,” lanjut Dedi.
Sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan pegiat pemilu turut memberikan materi terkait pengawasan. Johan Kadir dari Universitas Balikpapan dan Mega dari Akademi Pemilu dan Demokrasi menekankan pentingnya sinergi antara Bawaslu dan masyarakat dalam menjaga kualitas Pilkada.
Dedi berharap Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan jujur dan adil, serta minim pelanggaran, terutama terkait netralitas ASN yang sempat menjadi sorotan dalam Pemilu sebelumnya.
Dengan adanya forum warga, Bawaslu optimistis partisipasi masyarakat dapat meningkat dan pengawasan Pilkada menjadi lebih efektif.
Ms/red
